Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengeluarkan kebijakan yang mendorong pengusaha perhotelan untuk memberdayakan masyarakat asli Papua. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat Papua yang seringkali masih terpinggirkan di dalam negeri mereka sendiri.
Kebijakan ini merupakan upaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam industri perhotelan yang merupakan salah satu sektor ekonomi yang berkembang pesat di Papua. Dengan memberdayakan masyarakat asli Papua, diharapkan mereka dapat merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan industri perhotelan tersebut.
Pemerintah Provinsi Papua Barat juga telah memberikan insentif kepada pengusaha perhotelan yang memberdayakan masyarakat asli Papua. Insentif tersebut antara lain berupa pembebasan pajak dan bantuan modal usaha bagi masyarakat asli Papua yang ingin terlibat dalam industri perhotelan.
Selain itu, pemerintah juga aktif melakukan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat asli Papua agar mereka dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam industri perhotelan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat asli Papua dapat memiliki peran yang lebih besar dalam pengelolaan dan kepemilikan usaha perhotelan di wilayah mereka.
Kebijakan ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk pengusaha perhotelan dan masyarakat asli Papua sendiri. Mereka berharap bahwa dengan adanya kebijakan ini, masyarakat asli Papua dapat lebih merasakan manfaat dari pertumbuhan industri perhotelan yang selama ini belum sepenuhnya dirasakan oleh mereka.
Dengan memberdayakan masyarakat asli Papua dalam industri perhotelan, diharapkan dapat tercipta keseimbangan sosial dan ekonomi yang lebih baik di wilayah Papua Barat. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam pengembangan sektor pariwisata dan industri lainnya.